MATADUNIA ONLINE | JAKARTA - Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya Prabowo Subianto menyatakan prihatin dengan praktik money politics yang begitu marak. Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia itu menyebut, demokrasi telah dibajak uang.

"Money politics dalam pemilihan bupati, kepala daerah, apa itu demokrasi yang sebenarnya?" ujar Prabowo dalam sebuah diskusi di Hotel Le Meridien, Jakarta, Rabu 29 September 2010.

Menurutnya, Indonesia telah bersepakat memilih untuk menjadi negara demokrasi karena demokrasi dianggap sebagai sistem terbaik dan adil untuk diterapkan. Namun ternyata kondisi ideal demokrasi itu tidak terwujud karena rakyat banyak belum merasakan keadilan. "Bagaimana kita merekrut pemimpin dengan cara korup seperti itu. Kita inginkan demokrasi, tapi demokrasi dibajak oleh berkuasanya modal, berkuasanya uang," kata Prabowo.

Prabowo menyarankan kepada DPR selaku lembaga legislatif agar melakukan perubahan pada undang-undang, yang dapat lebih menjamin proses demokrasi berjalan dengan baik. "Kalau ingin membangun demokrasi terbaik, ubah undang-undang tentang sistem pemilihan sehingga dapat mengurangi dampak intervensi money politics," kata Prabowo.

Pernyataan Prabowo ini mirip dengan yang pernah disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). SBY prihatin dan mencemaskan perkembangan demokrasi berbiaya tinggi, khususnya dalam pemilihan kepala daerah. Kecenderungan ini berdampak negatif pada moral etika budaya politik.

"Sudah sering kita dengar kandidat dan timnya harus mengeluarkan uang yang begitu banyak," kata SBY dalam Pidato Kenegaraan di Gedung DPR, Jakarta, Senin 16 Agustus 2010.

Menurut SBY, adalah dapat dimengerti bahwa diperlukan biaya untuk kegiatan politik. Kendati demikian, SBY menekankan bahwa sumber untuk politik harus legal dan besarnya tidak melampaui kepatutan.

"Kita juga mencatat, pemilihan umum kepala daerah di sejumlah wilayah diwarnai oleh praktik-praktik tidak terpuji," kata SBY. (umi/Viva)