MATADUNIA | Bandung - Wakil Gubernur Jawa Barat Dede Yusuf mengatakan, pihaknya hanya menggunakan 20 ribu lembar dari total 100 ribu kartu Lebaran yang disiapkan untuknya. ”Itu yang diedarkan, karena saya hitung-hitung juga, jumlah alamat yang saya tahu hanya sekitar 20 ribu,” katanya, Rabu (1/9).

Menurut dia, jumlah itu lebih besar dari jumlah kartu Lebaran yang disediakan untuknya tahun lalu yang berjumlah 10 ribu lembar. Dia menyebutkan, jumlah kartunya masih terhitung wajar. ”Itu wajar, karena bupati/walikota itu sekitar 5-10 ribu (lembar kartu lebaran), kita ke seluruh Jawa Barat,” kata Dede.

Dede mengatakan, sengaja menggunakan hanya sebagian kecil dari kartu Lebaran yang disiapkan untuknya itu dengan alasan penghematan. Dia beralasan, tidak tahu proses pembuatannya dan tidak meminta dibuatkan kartu itu. ”Itu adalah kebijakan yang sudah berjalan, ada alokasi seperti itu, saya hitung saya hanya butuh 20 ribu lembar,” katanya.

Dengan alasan penghematan itu, Dede memilih menggunakan jaringan Pramuka di Jawa Barat untuk mengedarkannya. Dede tercatat sebagai Ketua Kwartir Daerah Dewan Pembina Pramuka di Jawa Barat. Dia mengatakan, akan memanfaatkan jaringan Pramuka yang anggotanya berjumlah 3 juta orang untuk membantu mengedarkan kartu Lebaran itu.

Dede mengaku, kartu lebarannya tak jauh berbeda bentuknya dengan kartu versi Gubernur Ahmad Heryawan. Kartu Lebaran untuknya itu sama-sama bisa dijadikan kalender duduk. Hanya saja, Dede mengaku, menolak mencetak perangko plus menggunakan jasa layanan pos untuk mengirimnya.

Menurut dia, pagu anggaran untuk kartu lebaran itu jadi meledak gara-gara biaya perangkonya. Biaya cetak kartu Lebaran itu hanya Rp 1.000 per lembarnya. ”Biaya perangkonya itu, perangko Prisma itu Rp 2.500 artinya lebih mahal perangkonya kan, kalau mau berhemat, berhematlah di perangko,” kata Dede.

Soal berhemat ala Dede Yusuf ini dikritik anggota Badan Anggaran DPRD Jawa Barat Dony Ahmad Munir. Menurut dia, jika kartu lebaran itu posisinya belum dicetak, itu bisa disebut penghematan.

Dony mengatakan, anggaran yang disediakan itu dihitung sebagai pembiayaan maksimal yang boleh tidak dihabiskan. ”Tapi kalau itu sudah dicetak, itu boros juga, jangan sampai karena ramai-ramai ini malah jadi tidak dipakai,” katanya. (Ahmad Fikri) (Photo. Kapanlagi)