MATADUNIA ONLINE | JAMBI - Para toke sawit dan karet di Kabupaten Bungo, Jambi, dilaporkan enggan membayar retribusi sehingga mempengaruhi pendapatan asli daerah (PAD) dari dua produk komoditi perkebunan tersebut.

"Mereka (para toke) sering tidak mau membayar dan sering kabur saat melewati pos retribusi," kata petugas pos retribusi di PT Jambi Waras Riko, Jumat.

Berdasarkan pantauan di sejumlah pos Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bungo yang ditempatkan di beberapa perusahaan, banyak kendaraan yang melintas di pos yang membawa dan menjual karet dan sawit tidak membayar retribusi.

Hal senada diangkapkan penjaga pos retribusi Dishutbun PT Bina Mitra Makmur (BMM) Babeko yang bergerak di bidang sawit. Dikatakan, setiap truk yang datang membawa sawit dikenakan biaya retribusi sebesar Rp5.000/ton.

"Namun sebagian besar truk yang membawa sawit dari wilayah Bungo melewati pos tersebut sering tidak mau membayar retribusi," ujar petugas yang tidak mau disebut namanya.

Petugas tersebut mengaku telah berupaya membantu Pemkab Bungo mencari pemasukan. Berdasarkan peraturan, untuk karet ditarik retribusi sebesar Rp10 ribu/ton dan sawit Rp5.000/ton.

Aturan ini berlaku bagi karet yang berasal dari Bungo, sementara yang datang dari daerah lain, pada dasarnya petugas tidak punya hak menarik retribusi karena para pengusaha rata-rata telah membayar retribusi pada pos keluar dari daerah masing-masing.

"Untuk karet yang datang dari luar, rata-rata kita mendapat setoran sebesar Rp2.000 permobil. Ini hanya suka rela karena tidak ada kewajiban," katanya.

Kepala Dishutbun Khairul Saleh mengatakan, penarikan retribusi pada PT Jambi Waras, selama ini paling banyak diterima sebesar Rp15 juta perbulan. Angka ini dinilai masih sangat minim, karena produksi perusahaan tersebut diperkirakan ratusan ton.

"Kita menduga ada kebocoran atau tidak tertariknya retribusi sebesar 30-40 persen," katanya.

Humas PT Jambi Waras Erikson Tambunan mengatakan, pihaknya siap membantu Pemkab untuk menarik retribusi ini. Kalau petugas retribusi selama ini banyak mendapat ancaman, pihaknya siap bekerja sama dengan cara mendirikan pos di dalam perusahaan.

"Dari dulu kami menyatakan sanggup membayar sesuai surat edaran Bupati. Kami siap mendirikan pos di dalam perusahaan, yang diawasi oleh petugas Dishutbun," katanya.

PT Jambi Waras selama ini banyak mendapat pasokan karet dari Tebo dan Sumbar. Dari total produksi, Tebo mencapai 50 persen, Sumbar 25 persen dan sisanya dari Bungo.

Jika produksi dari Bungo bisa ditarik retribusi secara maksimal (keseluruhan), Pemkab Bungo akan menerima kurang lebih Rp20 juta setiap bulan. (Antara News)